Tentang Hukuman Gayus Tambunan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menuntut mantan pegawai pajak yang menjadi terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang, Gayus HP Tambunan, dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 1 miliar dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/1/2012).
Pihak jaksa menyatakan Gayus terbukti melakukan pidana dalamempat perkara, yakni menerima gratifikasi (pemberian hadiah kepada penyelenggara negara) terkait pengurusan pajak PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin, kepemilikan uang 659.800 dollar AS dan 9,68 juta dollar Singapuradiduga hasil gratifikasi, pencucianuang atas kepemilikan uang tersebut, dan suap petugas di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Koordinator penasihat hukum Gayus, Hotma Sitompul menyatakan kliennya tak bisa lagi dijatuhi hukuman pidana penjara, karena akumulasi dari vonis dua perkara sebelumnya telah mencapai 22 tahun. Sementara, hukuman pidana maksimal seorang terdakwa adalah 20 tahun, sebagaimana peraturan yang ada.
Sebelumnya, Gayus pernah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atas perkara korupsi pengananan keberatan pajak satu perusahaan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 19 Januari 2011 lalu. Putusan itu diperberat dengan putusan kasasi Mahkamah Agung dengan pidana 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta.
Untuk perkara pemalsuan paspor, Gayus divonis 2 tahun penjara di PN Tangerang, Banten,pada Oktober 2011 lalu.
Karena itu, Hotma menyebut tuntutan 8 tahun penjara untuk empat perkara di Pengadilan Tipikor kali ini adalah tidak berarti alias nihil.
"Pasti hukumannya nihil karena dia sudah lebih dari 20 tahun, jadi nggak bisa lagi dituntut," kata Hotma seusai persidangan.
Namun, untuk menyatakan bahwa hukuman Gayus telah lebih20 tahun, Hotma mengakui belummendapatkan amar putusan MA.

Tidak ada komentar: