Kejagung Bungkam soal Laporan Jaksa Nakal?

TRIBUNNEWS.COM - Lembaga Study
Kebijakan Publik (eLSKaP) tidak
bermaksud memasuki ranah
polemik akhir-akhir ini yg
memperhadapkan Prof Yusril
versus Jamwas, Marwan Effendi,
krn niscaya pemahaman ke-2
beliau jauh melampaui kami yang
ada di sini.
Biar jangan sampai disuruh
kembali lagi ke bangku kuliah
untuk memperdalam pemahaman
ilmu hukum pidana wlau
sesungguhnya kami-kami tidak
blo'on amat, bahkan ada yang
sudah hampir selesai S3-nya di
bidang hukum.
Kebetulan beliaunya nampang
dengan segala atribut kebesaran
seorg Jaksa profesional, dan
diketahui akun pak Jamwas ini
juga ada di Facebook, ingin
ditanyakan laporan kami tentang
mantan Kajati Maluku -- Sugiarto
SH -- yg sdh masuk melalui surat
laporan resmi disertai data dan/
atau bukti cukup kepada Jaksa
Agung pd tgl 14 Maret 2011 lalu.
Ketika surat itu dimasukkan pada
Bagian Hubbaga Kejagung, konon
Sugiarto sedang menjabat
Direktur Uheksi di Gdg Bundar,
dan saat menemui Jampidsus --
dahulu : M. Amari -- di ruang
kerja beliau pd sore hari Jumat 1
April 2011 atas arahan Spri
Jaksa Agung -- konon saat itu
Jaksa Agung berhalangan
menerima kami -- laporan
beserta bukti-bukti lampirannya
itu sudah lebih dikonkritkan, yaitu
tentang "diskriminasi penerapan
hukum dalam penyidikan salah
satu kasus korupsi yg justru
berindikasi praktek 'markus' di
Maluku ketika Sugiarto menjbt
Kajati.
Menanggapi keterangan-
keterangan kami pd sore hari itu,
Jampidsus M Amari -- yang
didampingi Direktur Penuntutan,
Arnold -- sendiri sdh secara
gamblang menyatakan perbuatan
Sugiarto itu merupakan sebuah "
kesalahan ", malah untuk
memperjelas statementnya itu
Amari s4 mngisahkan
pengalamannya dalam mengusut
satu kasus korupsi ketika
masih menjabat Kajari, dan pd
akhir pertemuan itu juga
dijanjikan akan dismpkan langsung
kepada Jaksa Agung.
Jstru menunggu sekian lama
belum ada tanggapan resmi dari
Jaksa Agung, maka laporan yang
sama disampaikan pula kepada
Jamwas, dan karena cukup
lama pula tidak ada tanggapan
resmi maka eLSKaP melalui
memmo Direktur Eksekutif sjk
awal Agustus meminta kesediaan
Jamwas utk melakukan audience,
namun lg2 tak ada tanggapan
smp sekrng, baik tentang follow
up laporan kami kpd Jaksa Agung
dan Jamwas mau pun kesediaan
menerima audience Tim eLSKaP.
Quo Vadis, pak Jamwas ?

Tidak ada komentar: